JAKARTA, Okeybung.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) mengunjungi Pertamina Patra Niaga untuk melakukan koordinasi terkait distribusi BBM dan gas LPG bersubsidi di wilayah Bangka Belitung.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kep. Babel, Eddy Iskandar, bersama Wakil Ketua III, Edi Nasapta, dan anggota DPRD lainnya, Rina Tarol serta Himmah Olvia. Mereka diterima oleh Nurhidayati, Manager Stakeholder Relation Pertamina, Vina Febria, Manager Retail PSO Subsidi, serta jajaran Pertamina lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Eddy Iskandar menyoroti kemungkinan alokasi LPG bersubsidi yang melebihi kuota akibat meningkatnya jumlah UMKM.
Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terkait distribusi BBM untuk angkutan bahan pokok yang dinilai belum maksimal. Eddy mengusulkan agar kendaraan pengangkut bahan pokok mendapat prioritas dalam pengisian BBM.
“Mungkin Pertamina bisa memberikan prioritas bagi kendaraan pengangkut bahan pokok agar tidak perlu mengantri lama,” ungkap Eddy.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD, Edi Nasapta, mengingatkan Pertamina agar mengambil langkah antisipasi terhadap potensi kelangkaan BBM, baik karena faktor alam maupun teknis seperti ketersediaan tongkang pengangkut.
Ia juga mempertanyakan apakah kenaikan kuota BBM di Babel sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, mengingat lemahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
“Kami berharap Pertamina dapat memberi perhatian lebih. Jika nantinya kuota berkurang, Pertamina sebaiknya sudah mempersiapkan antisipasi,” tegas Edi.
Rina Tarol, anggota Komisi II DPRD, menyampaikan keluhan terkait masih adanya kendaraan yang tidak mendapat BBM meski pengisian sudah menggunakan sistem barcode.
Hal serupa disampaikan oleh Himmah Olvia, yang menyoroti lambatnya perkembangan Pertashop di Bangka Belitung karena hanya menjual BBM non-subsidi. Menurutnya, masyarakat masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
“Apakah ada kebijakan khusus dari Pertamina untuk mendorong perkembangan Pertashop di daerah?” tanya Himmah.
Vina Febria dari Pertamina menjelaskan bahwa alokasi BBM bersubsidi saat ini sudah diatur oleh BPH Migas berdasarkan jenis kendaraan, jumlah roda, dan warna plat. Kuota tersebut dikunci melalui QR barcode yang dipegang oleh setiap kendaraan.
“Kami kesulitan memonitor angkutan bahan pokok secara langsung, sehingga sistem alokasi BBM saat ini dirancang berdasarkan data yang ada,” jelas Vina.
Ia menambahkan, evaluasi kuota BBM bersubsidi dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan mempertimbangkan penjualan, kebutuhan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah lembaga penyalur seperti SPBU.
Terkait Pertashop, Pertamina tetap berkomitmen mengembangkan program ini dengan menggandeng BUMN lain. Saat ini, uji coba penjualan Pertalite di Pertashop telah dilakukan di wilayah Sulawesi, meskipun terdapat persyaratan khusus seperti perangkat digital untuk memantau penjualan.
Pertamina juga mengungkapkan langkah-langkah pengawasan untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi, termasuk bekerja sama dengan Polda setempat dan melakukan penarikan rekaman CCTV selama 30 hari untuk memastikan kepatuhan SPBU terhadap aturan.
“Ada beberapa SPBU yang mendapat pembinaan, dan kami bersama BPH Migas melakukan pengawasan ketat melalui sistem fuel card,” ujar Sendy, Sales Brand Manager Pertamina Wilayah Bangka.
Menutup pertemuan, Eddy Iskandar menyampaikan apresiasi atas informasi dan langkah-langkah yang telah diambil Pertamina untuk memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi berjalan dengan baik di Bangka Belitung. (*)
