PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Rina Tarol terlihat meluapkan kekesalannya lantaran dinilainya sumber pendapatan asli daerah (PAD) hanya diandalkan dari pajak kendaraan. Sebab, klaimnya potensi di sektor lainnya tak mampu dioptimalkan alias abai.
Menurut Rina Tarol, sesekali yang didengarnya ketika pembahasan pengoptimalan PAD Babel lantaran hanya PKB atau pajak kendaraan, namun tak signifikan menyentuh terhadap potensi di sektor-sektor lainnya.
“Kita disini hanya berbicara kendaraan saja, tapi tidak bergeser ke sektor yang lainnya, artinya alangkah tidak kreatifnya Bakueda kita dan Samsatnya,” ujar dia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Stakeholder dalam rangka peningkatan PAD, Senin (28/4/2025).
Rina berujar bukan tanpa alasan, misalnya menerapkan pajak air permukaan bagi setor perkebunan seperti perusahaan kelapa sawit yang seharusnya dapat dioptimalkan.
Tak hanya itu luapan kekesalannya, lanjut dia, abainya terhadap plat kendaraan luar yang hanya keluar masuk mengangkut CPO juga menjadi perhatiannya. Perlunya perhatian itu diungkapkannya, sebab dampak bagi kualitas jalan tak dapat dipungkiri, tetapi pajak dibayar untuk daerah lain.
“Pabrik-barik CPO, mobil CPO itu hampir platnya BE, BG, BH, Bapak turun lihat di Bangka Selatan. Cek ke lapangan, kan ada biaya operasional. Kenapa jalan kita hancur,. Belum lagi tambak udangnya, hingga CPO, cek ke lapangan,” katanya.
“Jangan hanya ngejar pajak masyarakat, tadi kendaraan terus. Banyak potensi lainnya yang kalian abaikan. Pajak air, sawit itu berapa banyak penggunaan air permukaan, pernah tidak kita dari Bakueda untuk turun melihatnya, coba lihat aturannya, apa yang bisa diterapkan, sehingga jadi pemasukan,” ungkap Rina.
Menurut Rina, justru target tidak terealisasi bukan tidak mungkin dikhawatirkan justru berdampak terhadap TPP ASN yang menjadi korban. Namun katanya, abai terhadap potensi-potensi di sektor lainnya, tetapi hanya fokus terhadap pajak kendaraan.
“Samsat Belitung, kita lihat mereka berinovasi, apa yang mereka lakukan jemput bola, sama-sama punya biaya operasional dan SPBD semua. Duduk bersama, jangan hanya mengeluh, beberapa banyak los pajak kita. Kalau tidak mampu mundur, banyak yang mau bekerja,” ungkap Rina.
Selain itu di sektor tambang, ujarnya, perlu kesetaraan antara smelter swasta dengan PT Timah.
“Apa yang dia bayar ke kita hanya nol sekian persen masuk ke pendapatan kita. Coba kita samakan dengan PT Timah, jangan kita anak tirikan mereka, tidak ada kita defisit,” kata Rina. (hjk/dd).
