PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) melalui Zoom Meeting di Smart Room Center (SRC), Senin (5/5/2025).
Dalam sosialisasi tersebut, Direktur Utama Wilayah I BGN, Wahyu Widi Setianto, memaparkan rencana pembangunan SPPG menggunakan skema pinjam pakai lahan milik pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Wahyu menjelaskan bahwa SPPG merupakan dapur atau tempat penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi gratis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG bertugas menyiapkan makanan bergizi seimbang dan aman, serta mendistribusikannya ke titik-titik yang telah ditentukan.
“Anggaran BGN Tahun 2025 sebesar Rp71 triliun akan difokuskan pada dua program utama,” ujar Wahyu.
Pertama, penyaluran makanan bergizi gratis melalui tiga skema pembangunan dapur pusat, dapur di sekolah atau pesantren dengan minimal 2.000 siswa, serta dapur di daerah terpencil. Kedua, perubahan mekanisme pendanaan dari sistem reimbursement menjadi sistem uang muka, yang mulai diberlakukan usai libur Lebaran 2025.
Terkait pembangunan SPPG, Wahyu menyebut ada tiga pola yang ditawarkan. Pola pertama, menggunakan dana APBN. Dari total anggaran tersebut, BGN menargetkan pembangunan 1.542 SPPG, masing-masing tiga titik di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pola kedua adalah kerja sama mandiri antara BGN dengan instansi pemerintah atau lembaga seperti pemda, pemprov, maupun kepolisian. Dalam skema ini, instansi menyiapkan infrastruktur dan operasional dapur, kemudian dikerjasamakan dengan BGN untuk pelaksanaan program MBG.
Pola ketiga, yakni kerja sama mandiri dengan individu atau perorangan yang memiliki bangunan sesuai spesifikasi BGN, seperti dapur katering. Setelah siap, bangunan tersebut dapat diintegrasikan dalam program MBG dengan dukungan dana dari BGN.
Dalam hal penyediaan lahan, Wahyu mengungkapkan bahwa awalnya pembangunan SPPG direncanakan menggunakan dana APBN. Namun, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pemanfaatan lahan dilakukan melalui skema pinjam pakai dengan pemerintah daerah.
“Presiden menegaskan agar lahan tidak dibeli menggunakan APBN, melainkan melalui kerja sama dengan pemda,” tegas Wahyu.
Ia menambahkan, keberadaan SPPG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Satu SPPG akan melibatkan 50 tenaga kerja, terdiri dari kepala SPPG, akuntan, ahli gizi (tiga orang digaji oleh BGN), serta 47 petugas lainnya yang berasal dari warga sekitar, seperti koki, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pengemas makanan.
“Prioritas tenaga kerja diambil dari masyarakat sekitar lokasi SPPG, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi lokal,” pungkas Wahyu
