PANGKALPINANG, OkeyBung.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi bersama masyarakat Bangka Barat terkait penolakan terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI). Pertemuan berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Babel, Senin (8/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan komitmen DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun ia mengingatkan, kewenangan pencabutan izin HTI sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Aspirasi masyarakat akan menjadi tujuan perjuangan kami di DPRD. Penolakan terhadap HTI akan kami sampaikan ke kementerian, karena izin diterbitkan dan dicabut oleh kementerian,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, perjuangan ini tidak akan dilakukan sendiri oleh DPRD Babel, melainkan bersama kepala daerah, DPRD kabupaten/kota, serta mendorong DPR RI dan DPD RI untuk ikut menyuarakan aspirasi tersebut.
“Dengan begitu perjuangan ini bersifat kolektif. Kita harus bersama-sama menyuarakannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan yang kerap dikeluhkan warga, yaitu penutupan akses menuju kawasan pecah butan. Menurutnya, DPRD akan memperjuangkan agar masyarakat bukan hanya mendapatkan akses, tetapi juga hak kelola lahan.
“Kita ingin kawasan itu bisa diberikan ke masyarakat, apakah lewat program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, atau skema lainnya,” jelasnya.
Eddy menambahkan, hingga kini DPRD belum menerima laporan resmi terkait kinerja perusahaan HTI. Dari hasil evaluasi dinas terkait, masih banyak kewajiban perusahaan yang tidak dilaksanakan.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Bangka Barat yang hadir menyampaikan alasan penolakan mereka. Aktivitas perusahaan dinilai tidak memberikan manfaat bagi warga, bahkan memicu konflik lahan.
“Kami sudah lama merasakan dampak keberadaan HTI. Lahan yang seharusnya bisa kami kelola justru dikuasai perusahaan, sementara masyarakat tidak mendapat apa-apa. Karena itu kami datang ke DPRD untuk meminta perjuangan agar izin HTI dicabut,” ungkap salah seorang perwakilan warga. (*)
