JAKARTA, OkeyBung.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk perkuat program prioritas pemerintah tahun 2025 bersama ratusan Kepala Daerah seluruh Indonesia, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Pertemuan berlangsung di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jumat (10/10/2025) itu merupakan kolaborasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemendagri dalam upaya mendorong terus percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia yang penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.
“TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ungkap Menko Perekonomian Airlangga.
Dijelaskannya, inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa. Presiden Prabowo, kata dia, memberikan apresiasi atas capaian-capaian yang diperoleh melalui diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.
Terpisah, Gubernur Babel Hidayat Arsani menyampaikan hal serupa dengan Menko Airlangga. Menurut Gubernur, dengan adanya TPKAD dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden.
“Beberapa program Presiden seperti program makan bergizi gratis (MBG), koperasi Merah Putih, selain memperkuat SDM juga dapat memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan peluncuran Roadmap TPAKD 2026-2030, yang akan menjadi acuan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM.
Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2025, dilakukan penyerahan TPAKD Award 2025 sebagai penghargaan atas kontribusi nyata dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
