BANGKA, OkeyBung.com — Proyek pembangunan penahan ombak senilai Rp 25,37 miliar yang dikerjakan PT Mitra Ciasem Raya disorot. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, pemasangan batu proyek tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Temuan ini mencuat setelah tim investigasi media melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu (15/10/2025). Hasilnya, susunan batu terlihat tidak rapi dan jarak antar batu cukup renggang. Kondisi itu menimbulkan keraguan terhadap kekuatan struktur dalam menahan hempasan ombak.
Proyek dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2025 ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 25.374.221.000 dengan waktu pelaksanaan 260 hari kalender. Namun kualitas pekerjaan di lapangan justru dinilai jauh dari standar yang diharapkan.
Dugaan ketidaksesuaian tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan dari pihak PPK. Apalagi, dengan jarak antar batu yang diduga renggang, penggunaan material otomatis berkurang dan dapat menghemat biaya bagi kontraktor.
“Kalau jaraknya renggang begitu, otomatis batu yang dipakai lebih sedikit. Ini bisa jadi keuntungan besar bagi kontraktor,” ungkap salah satu sumber lain di lapangan.
Melihat temuan itu, pihak redaksi telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada PPK proyek. Dalam surat tersebut, redaksi menanyakan lima poin utama, termasuk apakah PPK mengetahui adanya ketidaksesuaian pekerjaan, bagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak, serta sejauh mana pengawasan dilakukan di lapangan.
Pertanyaan yang paling tajam muncul pada poin kelima, di mana redaksi menanyakan apakah pemasangan batu yang renggang itu merupakan inisiatif kontraktor semata atau justru dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan PPK. Selain itu, juga diminta klarifikasi atas dugaan adanya kongkalikong antara PPK dan kontraktor untuk membagi keuntungan dari pengurangan volume batu tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PPK maupun perwakilan PT Mitra Ciasem Raya belum memberikan tanggapan resmi atas surat konfirmasi yang dikirim. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat belum direspons.
Publik kini menantikan transparansi dari pihak terkait dalam menjelaskan dugaan penyimpangan tersebut. Apalagi proyek senilai puluhan miliar rupiah itu bersumber dari uang negara, sehingga pengawasan dan akuntabilitasnya harus dijaga ketat demi kepentingan masyarakat luas. (*)
