PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dody Kusdian, mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Babel untuk menyusun program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Dody, saat ini sejumlah OPD belum tepat dalam menentukan prioritas dan bahkan ada yang bekerja tidak sesuai perencanaan awal, hal yang sangat disayangkan oleh pihaknya.
“Kita ingin prioritas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dewan mengawasi agar OPD melaksanakan pekerjaan sesuai rencana awal, bukan sekadar rutinitas. Ini menjadi catatan penting kami,” ujar Dody kepada media, Jumat (08/11/2024).
Ia menegaskan komitmen Komisi II untuk mengawal penuh setiap program yang akan dilaksanakan ke depan sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, Dody juga mengungkapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang diharapkan mencapai Rp1 triliun, lebih tinggi dari usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang hanya sekitar Rp700 miliar.
Target ini, menurutnya, didasarkan pada banyaknya potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.
“Jika potensinya besar, mengapa tidak kita tingkatkan menjadi Rp1 triliun? Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap menjadi opsi, walaupun 65 persen pendapatannya diberikan ke kabupaten/kota. Namun, masih banyak sektor lain seperti kelautan yang belum dioptimalkan. Potensi pendapatan besar di sektor ini seharusnya bisa membantu kesejahteraan nelayan,” ungkap politisi Fraksi PKS tersebut.
Dody juga menyoroti tantangan yang dihadapi nelayan dalam mengurus izin melaut dan masalah pungutan liar yang membebani mereka.
Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu untuk mempermudah proses perizinan bagi nelayan agar kesejahteraan mereka meningkat.
Selain sektor kelautan, Dody menekankan pentingnya optimalisasi sektor industri, khususnya industri tambak udang. Menurutnya, banyak tambak udang di Babel yang saat ini tidak membayar pajak ke daerah karena regulasi yang tidak mewajibkannya.
Ia berencana memperjuangkan perubahan regulasi agar para pengusaha tambak udang diwajibkan membayar Pajak Air Permukaan (PAP), sehingga bisa meningkatkan PAD.
“Pajak Air Permukaan harus kita dorong agar perusahaan tambak udang mau membayar. Saat ini, hampir tidak ada yang mau membayar dengan alasan air laut tidak dikenai pajak berdasarkan UU Cipta Kerja,” jelas Dody.
Ia juga menekankan perlunya optimalisasi pajak-pajak lainnya, seperti Pajak Alat Berat, perkebunan, serta peningkatan dana bagi hasil dari perusahaan kelapa sawit.
Menurutnya, peningkatan PAD dari berbagai sektor ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jika hanya mengandalkan keuangan yang ada sekarang, kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai,” tutup Dody.
