PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, meminta operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sijuk dihentikan sementara. Permintaan itu disampaikan menyusul adanya keluhan warga penerima manfaat terkait kualitas menu dan penyajian makanan.
Beliadi mengaku menerima laporan langsung dari masyarakat yang menilai menu MBG belum memenuhi standar gizi seimbang sebagaimana yang disosialisasikan pemerintah. Selain komposisi makanan, warga juga menyoroti penggunaan bungkus plastik sederhana yang dinilai kurang layak.
Menurutnya, makanan yang dibagikan belum mencerminkan konsep gizi seimbang, bahkan dianggap jauh dari prinsip “4 sehat 5 sempurna”. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan kekecewaan di kalangan penerima manfaat.
“Program ini sangat baik untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun jika pelaksanaannya tidak sesuai standar, baik dari sisi menu maupun penyajian, sebaiknya dihentikan sementara untuk dievaluasi,” tegas Beliadi.
Ia menekankan bahwa kualitas makanan dalam program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, sehingga tidak boleh diabaikan. Komposisi menu, lanjutnya, harus memuat unsur karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta nutrisi tambahan sesuai pedoman gizi seimbang.
Tak hanya itu, aspek kebersihan dan kelayakan wadah makanan juga menjadi perhatian. Beliadi menilai penggunaan kemasan plastik tanpa standar yang jelas berpotensi memengaruhi higienitas serta kualitas makanan.
“Jangan sampai program yang dibiayai anggaran negara justru tidak memberi manfaat optimal. Masyarakat berhak menerima makanan yang bergizi dan layak konsumsi,” ujarnya.
Ia juga meminta instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke dapur MBG di Sijuk, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, standar kebersihan, hingga distribusi makanan.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting.
“Jika ada kekurangan, segera dibenahi. Setelah sesuai standar, operasional bisa dilanjutkan kembali. Ini demi kepentingan bersama,” pungkasnya. (*)
