PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Pemerintah Provinsi segera melakukan kajian komprehensif terhadap alokasi anggaran pendidikan, menyusul rencana penghapusan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di SMA/SMK/SLB.
Permintaan itu disampaikan dalam audiensi antara DPRD dan jajaran Pemerintah Provinsi Kep. Babel yang digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD, Rabu (14/5/2025).
Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa penghapusan IPP tidak boleh mengganggu kelangsungan proses belajar mengajar dan hak guru honorer.
“Kami memperkirakan sedikitnya diperlukan Rp50 miliar untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer serta operasional sekolah. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian dan penyesuaian anggaran secara komprehensif,” tegas Didit.
Menanggapi hal itu, Pj Sekretaris Daerah Prov. Kep. Babel, Fery Afriyanto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar Rp23 miliar untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya bagi penggajian tenaga honor, yang bersumber dari APBN dan APBD.
“Dana tersebut digunakan sesuai aturan yang berlaku. Namun, kami menyadari bahwa kebijakan penghapusan IPP akan berdampak pada struktur pembiayaan operasional sekolah. Maka, kami akan melakukan penghitungan dan pengkajian ulang terhadap APBD untuk memastikan kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya. (*)
