PANGKALPINANG, OkeyBung.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk menjaga proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK sederajat tahun ajaran 2025/2026 agar berjalan bersih tanpa intervensi.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, meminta semua pihak tidak memberi tekanan terhadap Dinas Pendidikan selama proses seleksi berlangsung.
“Kami minta kepada pihak terkait, bisa melaksanakan dengan jujur. Harus benar-benar dilihat jangan ada unsur kepentingan siapapun, termasuk DPRD ataupun pejabat. Jangan ada tekanan terhadap dinas, namun kalau ada yang tidak benar baru kita tindaklanjuti,” tegasnya saat diwawancarai, Senin (23/6/2025).
Edi juga menyatakan kesiapannya menerima laporan masyarakat jika ditemukan pelanggaran dalam proses seleksi.
“Kalau ada laporan, saya juga siap menerima laporan bisa langsung ke saya. Kita siap mengawal ini, agar semua berjalan sesuai dengan aturan,” pungkas politisi NasDem itu.
Dinas Pendidikan Babel Komit Jalankan SPMB Sesuai Aturan
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Babel, Darlan, memastikan pelaksanaan SPMB 2025 telah disesuaikan dengan juknis dan juklak yang berlaku. Ia bahkan telah memberikan peringatan tegas kepada seluruh operator sekolah.
“Saya sudah warning operator di sekolah-sekolah itu jangan main-main, ini menyangkut keadilan, menyangkut kejujuran, jadi jangan ada transaksional juga,” tegasnya.
Darlan menyoroti pentingnya keadilan dan kejujuran dalam proses penerimaan. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal, tetapi juga oleh lembaga eksternal.
“Kasihan nanti, siswa yang mestinya bisa masuk (sekolah impian-red) gara-gara kita tidak fair play berbahayakan? Karena ini juga diawasi oleh banyak pihak termasuk KPK juga mengawasi,” tambahnya.
Ia mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan praktik curang.
“Kita akan tindak orang-orang yang memang ingin menciderai daripada kejujuran SPMB ini. Aturan yang kita buat itu untuk kita patuhi bersama kalau kita mau maju ke depan, saya pikir ini harus,” ujarnya.
Darlan juga meminta dukungan dari seluruh elemen, mulai dari media, DPRD, hingga lembaga seperti Kejaksaan, Ombudsman, dan KPK.
“Minta pengawasan dari seluruh pihak termasuk kawan-kawan media, dari DPRD, Kejaksaan, Ombudsman, dari Inspektorat termasuk dari KPK juga mengawasi, karena ini sistem, mereka punya akses ke sistem, siapa yang bermain, siapa yang curang akan ketahuan nanti,” ucapnya.
Peserta Diharapkan Percaya Diri, Tak Bergantung pada ‘Titipan’
Meski sejauh ini belum ditemukan laporan resmi terkait kecurangan, Darlan tetap menekankan pentingnya kepercayaan diri bagi peserta didik.
“Jangan sampai kami Dinas Pendidikan didiskreditkan karena tidak memberi peluang atau segala macem. Yang memang pintar yang memang berhak masuk ya dapat (lolos seleksi-red), ya kalau memang tidak ya tidak,” jelasnya.
Ia berharap peserta tidak manja dan lebih maksimal dalam mempersiapkan diri, bukan justru bergantung pada bantuan atau ‘titipan’.
“Anak-anak yang dari SMP ke SMA ini jangan manja, mereka pikir masuk SMA itu gampang sehingga ketika SMP mereka tidak belajar maksimal. Nanti bisa jadi minta bantuan ini bantuan itu, om ini om itu kan? Sehingga tidak mendidik untuk anak-anak,” tutupnya. (**)
