Jakarta, OkeyBung.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasikan panitia khusus (pansus) segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut Beriga. Rekomendasi ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, Krisna Samudra, pada Senin (21/10/2024), dalam audiensi dengan pansus terkait rencana penambangan PT Timah.
“Kami sarankan untuk segera berkoordinasi dengan KPK, khususnya bidang Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, agar ditemukan solusi terbaik,” ujar Krisna.
Pansus pun menyatakan kesiapannya untuk menjadwalkan pertemuan dengan KPK.
Dalam audiensi, anggota pansus Rina Tarol, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Golkar, meminta masukan KKP mengenai solusi untuk menyelesaikan polemik terkait penambangan PT Timah.
Rina menyoroti bahwa aktivitas penambangan dengan teknologi Ponton Isap Produksi (PIP) telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan menimbulkan berbagai masalah sosial.
Rina menekankan pentingnya menemukan solusi yang menguntungkan bagi PT Timah agar tetap dapat beroperasi tanpa merugikan nelayan.
Ia berharap agar laut Beriga dibebaskan dari zona pertambangan dan dijadikan kawasan tangkap nelayan atau jika penambangan tetap dilakukan, menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.
“Kami tidak menolak PT Timah, tetapi jika perusahaan dapat meyakinkan masyarakat bahwa penambangan tidak berdampak besar, tentu kami akan mendukung,” ujarnya.
Rina menambahkan bahwa kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan, mengingat hampir semua lokasi penambangan dengan teknologi PIP di perairan Bangka telah mengalami kerusakan serius.
Ia menutup dengan menyerukan agar PT Timah mempertimbangkan inovasi yang lebih ramah lingkungan dalam operasionalnya, mengingat perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk mewujudkan hal tersebut.
