Koba, OkeyBung.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengadakan audiensi dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) serta perjanjian kerja sama dengan Yayasan Transformasi Energy Asia dan PT Mitra Pembangunan Lestari. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun strategi kebijakan pembangunan daerah rendah karbon di Bangka Tengah.
Acara berlangsung di Ruang Rapat VIP Bupati Bangka Tengah pada Senin, 21 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Plt. Bupati Era Susanto, Plt. Sekdakab Ahmad Syarifullah Nizam, Kepala Bappetlibangda Joko Triadhi, Direktur Eksekutif Traction Energy Asia Tommy Pratama, Direktur PT Mitra Pembangunan Lestari Daryadi, dan Direktur Operasional PT Mitra Pembangunan Lestari Natalia Tipung Hinganaday.
Bangka Tengah terpilih sebagai salah satu dari lima kabupaten di Indonesia yang mendapat dukungan dari Traction Energy Asia, sebuah lembaga independen yang membantu dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Plt. Bupati Era Susanto menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan memperkuat komitmen dalam mewujudkan visi-misi dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan, termasuk memenuhi indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Era juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan perlindungan lingkungan.
Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang mengarah pada Pembangunan Nasional Indonesia Emas 2045 sebagai “Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.”
Ia berharap kebijakan pembangunan rendah karbon di Bangka Tengah dapat tercapai melalui sinergi antara OPD dan kolaborasi lintas sektor, demi kepentingan jangka panjang bagi generasi emas masa depan.
Senada dengan itu, Tommy Pratama dari Traction Energy Asia menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kerja sama antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat.
Menurutnya, penyusunan strategi kebijakan pembangunan di Bangka Tengah akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Ruang lingkup kerja sama yang disepakati mencakup penyusunan data dasar emisi Gas Rumah Kaca (GRK), estimasi input-output lingkungan (PDRB hijau), strategi perencanaan tata ruang wilayah lestari, serta Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan target penurunan emisi GRK.
