JAKARTA SELATAN, OkeyBung.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) berhasil meraih penghargaan dalam APBD Award 2024 untuk kategori realisasi belanja tertinggi. Predikat ini diperoleh setelah melalui proses penilaian dan penetapan oleh tim juri.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Rachmat Pambudy, kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto, dalam acara yang digelar di Gedung Nareswara SME Tower, Smesco, Jakarta Selatan, pada Rabu (18/12/2024).
“Alhamdulillah, Pemprov Bangka Belitung mendapat penghargaan realisasi belanja tertinggi 2024 dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Pj. Sekda Fery usai menerima penghargaan tersebut.
Selain penghargaan untuk realisasi belanja tertinggi, APBD Award 2024 juga memberikan apresiasi dalam tiga kategori lainnya, yaitu:
1. Realisasi pendapatan tertinggi,
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi, dan
3. Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah tertinggi.
Setiap kategori penghargaan diberikan kepada sepuluh provinsi, lima kabupaten, dan lima kota di seluruh Indonesia.
Bersamaan dengan penganugerahan APBD Award 2024, juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah. Rakornas tahun ini mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi”.
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh penting sebagai pembicara, di antaranya:
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait,
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti,
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan,
Plt. Kepala BPKP, Yusuf Ateh,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman,
Direktur Korsub II KPK, Bahtiar Ujang Purnama.
Rakornas ini bertujuan menyamakan persepsi terkait kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah berbasis teknologi informasi. Selain itu, Rakornas juga menjadi wadah untuk mengevaluasi kesiapan daerah dalam mendukung astacita Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penyusunan dan pelaksanaan APBD 2025 yang tepat waktu, efektif, efisien, partisipatif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan harapannya, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan apresiasi dan stimulan kepada pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik.
