KOBA, OkeyBung.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Maulidya Indah Junica, melakukan peninjauan secara langsung pada lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di lahan Eks PT Koba Tin, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (29/05/2025) sore.
Kunjungan lapangan ini turut didampingi oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, serta Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, yang dilaksanakan guna memastikan terpenuhinya kriteria yang menjadi syarat pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kedatangan kami ke sini ingin memastikan apakah lahan yang telah diajukan oleh Bapak Bupati dan jajaran telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai syarat menjadi Sekolah Rakyat atau belum,” kata Maulidya disela kunjungannya.
Ia juga menyampaikan, bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi informal dengan Bupati, Wakil Bupati serta Sekda mengenai luas lahan dan kondisi lahan.
“Secara keseluruhan, berdasarkan hasil diskusi dengan Bupati beserta jajaran, selanjutnya kita akan melakukan pendalaman dan analisa ke arah teknis seperti terkait jarak ke TPST terdekat, kondisi jarak yang dekat dengan pantai, jarak dengan faskes terdekat (RSUD) serta kontur tanah,” lanjutnya.
Seperti diketahui, idealnya Sekolah Rakyat ini akan dibangun menggunakan model boarding school dengan tiga level pendidikan dari SD, SMP, dan SMA dengan perkiraan siswa-siswi sebanyak 1.000 orang.
“Tadi sudah kita tinjau, ternyata Pemkab Bangka Tengah sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare dan kami menilai itu sudah lebih dari cukup. Kami berharap dukungan dari Pemkab Bangka Tengah dalam membantu dan mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat yang akan dibangun di lahan Eks PT Koba Tin ini,” pungkasnya.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan, terdapat beberapa revisi terkait jalan utama yang terdapat di samping lapangan sepak bola untuk diperlebar agar memudahkan akses ke Sekolah Rakyat tersebut.
“Terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat ke depannya, secara teknis Kementerian PU RI yang akan menentukan apakah layak atau tidak. Apabila dinyatakan layak, maka Pemkab Bangka Tengah akan dipanggil oleh Kementerian Sosial RI untuk mempersiapkan segala administrasi yang dibutuhkan berupa kajian lingkungan antara lain Amdal dan UPL,” jelas bupati.
Ia juga menyampaikan bahwa secara non teknis Pemkab Bangka Tengah juga akan melakukan diskusi dengan Kementerian Sosial RI tentang kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat dan fasilitas pendukungnya termasuk guru-guru yang akan mengabdi nantinya.
“Pada prinsipnya kita sangat siap, baik lokasi maupun berbagai persyaratan lain yang dibutuhkan Kementerian terkait, semoga dapat berjalan lancar,” harap Algafry.
