PANGKALPINANG, OkeyBung.com – DPRD Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna ke-V Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Pangkalpinang Abang Herza dan dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin, Sekretaris Daerah Mie Go, jajaran pejabat eselon II, camat, serta lurah se-Kota Pangkalpinang.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin mengatakan LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam laporan tersebut, terutama terkait kinerja keuangan daerah dan realisasi belanja daerah.
Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai 107 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan yang berdampak pada berkurangnya anggaran daerah sekitar Rp200 miliar.
“Peningkatan PAD ini menunjukkan pemerintah kota semakin mandiri dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat mulai berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, realisasi anggaran pada sejumlah sektor seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terealisasi di atas 90 persen yang dinilai cukup baik dalam penyerapan anggaran.
Akibat penurunan dana transfer pusat, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan efisiensi anggaran, di antaranya mengurangi anggaran perjalanan dinas serta beberapa kegiatan lainnya.
Untuk tahun 2026, pemerintah kota akan berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah serta menggandeng investor dalam mendukung pembangunan di Kota Pangkalpinang.
Selain itu, pemerintah kota juga akan mengusulkan sejumlah program strategis ke pemerintah pusat, seperti pembangunan sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur jalan, serta pengolahan air bersih.
Wali Kota juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang yang masih berada di atas 5 persen dan menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap usulan program yang disampaikan ke pemerintah pusat dapat terealisasi guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
