PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Komisi IV, Maryam, mendesak pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri, khususnya dari kalangan masyarakat kurang mampu.
Maryam mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir dirinya menerima banyak keluhan dari warga terkait tunggakan BPJS yang menumpuk dan semakin membebani ekonomi keluarga.
“Beberapa waktu terakhir saya banyak mendapat telepon dan pesan dari masyarakat Bangka Belitung soal tunggakan BPJS. Saya sudah pernah mengusulkan agar pemerintah menghapusnya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Maryam, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, peserta BPJS Mandiri umumnya berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terakomodasi dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah. Demi tetap bisa mengakses layanan kesehatan, mereka terpaksa mendaftar sebagai peserta mandiri dan menanggung iuran sendiri.
“Sebagian besar pengguna BPJS Mandiri itu sebenarnya masyarakat kurang mampu. Mereka memilih mendaftar mandiri karena kuota PBI tidak mencukupi, sementara kebutuhan berobat tidak bisa ditunda,” jelasnya.
Maryam juga menyoroti dampak psikologis dari tunggakan tersebut. Menurutnya, banyak warga merasa terbebani secara moral karena menganggap tunggakan BPJS sebagai hutang kepada negara.
“Kalau hutang itu terus menumpuk, tentu mengganggu kondisi psikis masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah bijak dengan menghapus tunggakan agar mereka bisa hidup lebih tenang,” tegas politisi perempuan itu.
Ia menambahkan, tanggung jawab terhadap pelaksanaan BPJS berada langsung di bawah Presiden, sehingga keputusan penghapusan tunggakan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami di DPRD Bangka Belitung mengusulkan agar Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan penghapusan tunggakan BPJS masyarakat tidak mampu. Mereka yang benar-benar membutuhkan wajib dibantu oleh negara,” pungkasnya.
serumpunsebalai
