PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Langkah awal penetapan arah pembangunan lima tahun ke depan mulai dimatangkan. Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kesepakatan tersebut ditandai dalam Rapat Paripurna ke-IV Masa Persidangan II yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (25/3/2026).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pangkalpinang, Hibir. Hadir dalam agenda itu, Wali Kota Pangkalpinang Prof H Saparudin, Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Sekda Mie Go, serta jajaran pejabat di lingkungan pemkot hingga para camat dan lurah.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menjelaskan bahwa persetujuan bersama ini belum menjadi tahap akhir. Masih ada proses lanjutan yang harus dilalui sebelum dokumen tersebut sah menjadi peraturan daerah.
Menurutnya, tahapan berikutnya adalah melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
“Jika seluruh proses sudah dilewati, RPJMD ini akan ditetapkan sebagai perda dan menjadi acuan pembangunan Kota Pangkalpinang selama lima tahun ke depan,” katanya.
Dalam proses pembahasannya, ia mengakui DPRD memberikan sejumlah catatan penting yang menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut.
Beberapa isu strategis pun menjadi sorotan utama, di antaranya persoalan pengangguran serta penanganan sampah yang dinilai perlu solusi berkelanjutan.
Ia menegaskan, kedua persoalan tersebut akan menjadi fokus pemerintah daerah dan akan diakomodasi dalam program perangkat daerah, termasuk dalam penyusunan RKPD ke depan.
“Masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian serius, terutama terkait upaya menekan angka pengangguran dan pengelolaan sampah,” ujarnya.
Dengan disepakatinya RPJMD 2025–2029 ini, pemerintah berharap arah pembangunan di Pangkalpinang bisa lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
