PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 1 Perumusan Isu Strategis Kota Pangkalpinang dalam rangka penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (16/04/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta jajaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Dalam paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa isu lingkungan hidup saat ini telah menjadi persoalan global yang tidak dapat dihindari. Ia menyebut, berbagai tekanan terhadap lingkungan terjadi akibat dinamika pembangunan dan perubahan tata guna lahan yang tidak sepenuhnya memperhatikan keseimbangan ekosistem.
“Isu lingkungan perkotaan yang paling menonjol di Pangkalpinang di antaranya perubahan fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman, penyempitan saluran air akibat pembangunan di bantaran sungai, hingga adanya bangunan yang berdiri di atas saluran air,” ujarnya.
Selain itu, persoalan persampahan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Produksi sampah di Kota Pangkalpinang saat ini mencapai sekitar 100 hingga 120 ton per hari, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.
“Semakin tinggi aktivitas masyarakat, maka volume sampah juga akan semakin meningkat. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” tambahnya.
Wali Kota juga menyoroti sejumlah isu lain seperti banjir, polusi udara, serta keterbatasan ruang terbuka hijau. Meski secara geografis Pangkalpinang berada di ketinggian sekitar 45 meter di atas permukaan laut, potensi banjir tetap dapat terjadi akibat sistem drainase yang belum optimal.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung pentingnya pembelajaran dari negara lain, seperti Belanda, yang mampu mengelola risiko banjir meskipun berada di bawah permukaan laut.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Kita harus bersama-sama mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pembangunan dan penyelesaian masalah perkotaan. Semua pihak harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya. (*)
