PANGKALPINANG, OkeyBung.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Dalam rapat koordinasi di Ruang Banmus DPRD Babel, Rabu (22/4/2026), terungkap bahwa pada triwulan pertama 2026, jumlah laporan kasus sudah mencapai lebih dari 30 persen dari total kasus sepanjang tahun 2025 yang menembus angka 300.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, mengaku terkejut dengan tren peningkatan tersebut, baik dari sisi jumlah maupun bentuk kasus yang terjadi.
“Peningkatan kualitas dan kuantitas inilah yang mengagetkan kita. Di tahun 2026 yang baru di triwulan pertama, ternyata sudah mencapai 30 lebih persen dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Ia menilai, pola kekerasan yang terjadi saat ini semakin kompleks dan bahkan mulai mengarah pada eksploitasi. Karena itu, pendekatan penanganan yang selama ini dilakukan dinilai tidak lagi efektif.
Heryawandi mendorong adanya langkah cepat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk pembenahan kebijakan dari hulu seperti kurikulum pendidikan berbasis kearifan lokal hingga penguatan pengawasan di lapangan.
Di tengah upaya tersebut, ia juga menyoroti kendala keterbatasan anggaran yang masih menjadi persoalan klasik di daerah.
Selain itu, DPRD Babel mendorong pengaktifan kembali Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) agar dapat berfungsi maksimal dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus.
“KPAD ini harus segera diaktifkan kembali. Memang ini membutuhkan anggaran, tapi kita harus dorong. Dengan keterbatasan yang ada, mari kita jalani dengan maksimal karena target kita adalah menekan angka kasus agar tidak terus meningkat,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan penerapan kembali jam malam bagi pelajar yang harus diawasi secara ketat oleh berbagai pihak.
“Semua pihak terkait mesti berjibaku. Ini bukan hanya peran teman-teman kepolisian, kita punya Satpol-PP yang juga punya wewenang. Ini jadi tanggung jawab bersama karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegasnya. (*)
