PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Anak Tidak Sekolah Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di Sun Hotel Pangkalpinang, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan unsur kecamatan, kelurahan, hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk menyamakan langkah dalam pendataan dan penanganan anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Rapat koordinasi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkalpinang, Agustu Afendi.
Dalam sambutannya, Agustu mengungkapkan, berdasarkan data sementara terdapat sekitar 400 Anak Tidak Sekolah berusia 7 hingga 18 tahun di Kota Pangkalpinang. Data tersebut masih dalam proses verifikasi dan menjadi salah satu fokus penanganan pemerintah daerah pada 2026.
Menurutnya, proses pendataan harus dilakukan secara cermat agar pemerintah mengetahui penyebab setiap anak tidak mengenyam pendidikan.
“Pemerintah perlu mengetahui apakah seorang anak tidak bersekolah karena faktor ekonomi, memilih bekerja, putus sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan, atau penyebab lainnya,” ujar Agustu.
Ia menjelaskan, hasil pendataan sementara menunjukkan penyebab anak tidak sekolah cukup beragam. Selain persoalan ekonomi, terdapat faktor sulitnya akses transportasi, lokasi sekolah yang jauh, tuntutan membantu perekonomian keluarga, pengaruh lingkungan, hingga kondisi disabilitas yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Darwin, mengatakan pemerintah juga telah menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada sekitar 30 siswa sekolah dasar.
Bantuan tersebut berupa tas, sepatu, serta berbagai kebutuhan belajar lainnya. Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga mendorong dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar semakin banyak anak memperoleh bantuan pendidikan.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat dapat memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka Anak Tidak Sekolah di Kota Pangkalpinang, sehingga mereka kembali memperoleh hak atas pendidikan yang layak,” kata Darwin. **
