PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah Bukit Intan dan Pusat Kota. Penyusunan dokumen ini mendapat dukungan bantuan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Langkah tersebut ditandai dengan pembukaan Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Bukit Intan dan WP Pusat Kota Pangkalpinang.
Kegiatan dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, di Ballroom Hotel Swiss-Belhotel, Rabu (18/11/2026).
Juhaini mengatakan, bantuan teknis dari pemerintah pusat menjadi kesempatan bagi Pemkot Pangkalpinang untuk mempercepat penyelesaian regulasi tata ruang yang belum tuntas selama bertahun-tahun.
Menurutnya, penyusunan dua dokumen RDTR tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030.
Saat ini, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN memberikan bantuan teknis penyusunan 93 RDTR di 17 provinsi dan 46 kabupaten/kota. Program tersebut didanai melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun Anggaran 2026.
Di Pangkalpinang, penyusunan RDTR mencakup WP Bukit Intan dan WP Pusat Kota. Kedua wilayah tersebut meliputi empat dari tujuh kecamatan dan 25 dari 42 kelurahan.
Total wilayah yang masuk dalam perencanaan mencapai 4.820 hektare atau sekitar 46 persen dari luas Kota Pangkalpinang.
Juhaini menjelaskan, sebelumnya penyusunan RDTR untuk tujuh kecamatan di Pangkalpinang sudah dilakukan pada 2016. Namun, dokumen tersebut belum ditetapkan menjadi peraturan daerah karena bersamaan dengan proses peninjauan kembali RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.
“Bantek penyusunan RDTR ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan RDTR,” ujar Juhaini.
Setelah penyusunan dua wilayah perencanaan tersebut selesai, Pemkot Pangkalpinang akan melanjutkan penyusunan RDTR untuk tiga kecamatan lainnya secara bertahap.
Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan ikut memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Mulai dari DPRD, perangkat daerah, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha hingga masyarakat.
Menurut Juhaini, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar dokumen tata ruang yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
Selain menjadi pedoman pembangunan, RDTR nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah proses perizinan serta meningkatkan minat investasi di Kota Pangkalpinang.
“Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat saling bertukar informasi, serta memberikan saran dan masukan untuk penyusunan RDTR dan KLHS RDTR WP Bukit Intan dan WP Pusat Kota Pangkalpinang,” katanya.
Juhaini turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, perangkat daerah, Forum Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, Tim Pokja KLHS RDTR serta konsultan yang terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut.
Ia berharap proses penyusunan RDTR dapat berjalan lancar hingga ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota Pangkalpinang. **





















