PANGKALPINANG, OkeyBung.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pembayaran sisa royalti timah yang belum disalurkan pemerintah pusat sangat mendesak, terutama untuk menutup defisit anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, meminta dukungan penuh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung agar percepatan pembayaran royalti dapat segera direalisasikan.
“Sisa royalti 4,5 persen atau sekitar Rp1,78 triliun ini adalah hak daerah. Kami butuh dukungan DPR RI, termasuk Banggar, untuk mendorong percepatan di tingkat pusat,” kata Didit, Rabu (18/2/2026).
Menurut Didit, dorongan dari daerah saja tidak cukup. Diperlukan peran aktif DPR RI agar Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait segera menuntaskan proses pencairan.
Ia menjelaskan, pembayaran royalti timah seharusnya dilakukan setelah audit. Karena itu, DPRD Babel juga berharap BPK RI turut mendorong agar hak daerah segera dibayarkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Didit juga menyoroti perlunya transparansi perhitungan royalti. Ia menyebut masih ada data produksi, khususnya November dan Desember 2025, yang belum masuk dalam perhitungan, sementara harga timah pada 2026 dinilai sangat tinggi.
“Kita ingin jelas hitungannya. Dengan harga timah saat ini, potensi royalti sangat besar. Tapi semua harus terbuka dan akurat,” tegasnya.
DPRD Babel, lanjut Didit, meminta pemerintah pusat mempermudah proses pembayaran royalti sebagai hak daerah penghasil timah. Daerah, kata dia, telah menjalankan kewajiban, termasuk pemulihan lahan pascatambang.
Dana royalti tersebut dinilai sangat dibutuhkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menutup defisit anggaran. Sesuai kesepakatan dalam peraturan gubernur, alokasinya diprioritaskan bagi sektor kesehatan dan pendidikan. (*)
