PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pangkalpinang mengawali agenda tahun 2026 dengan menggelar rapat koordinasi perdana bersama para pemangku kepentingan pendidikan. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (26/1/2026).
Rakor rutin tahunan ini diikuti seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta se-Kota Pangkalpinang. Forum ini menjadi ruang penyamaan langkah untuk menyiapkan arah kebijakan pendidikan ke depan.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna atau Cece Dessy, menyampaikan pesan Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin kepada para kepala sekolah. Ia menekankan perhatian pemerintah daerah terhadap pembenahan sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan lebih optimal.
“Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa. Sekolah itu seyogyanya rumah kedua bagi anak-anak kita,” ujarnya saat membuka acara secara resmi.
Cece Dessy mengungkapkan, pihaknya masih menerima laporan masyarakat terkait kondisi fasilitas sekolah. Karena itu, ia meminta kepala sekolah lebih aktif melaporkan kebutuhan dan kondisi sarana yang ada kepada Disdikbud.
“Saya selalu melakukan tabayun jika ada laporan dari warga. Tidak semua bisa langsung diakomodasi karena keterbatasan anggaran, tapi minimal harus ada respons,” katanya.
Ia juga mendorong kepala sekolah untuk tidak ragu berkomunikasi langsung kepada pimpinan daerah apabila laporan yang disampaikan belum mendapatkan tindak lanjut.
“Bapak dan Ibu bisa melaporkan kepada saya atau Bapak Wali Kota. Kami sangat konsen terhadap pendidikan, tidak hanya pembelajaran, tapi juga sarana, manajemen, dan SDM,” katanya.
Selain infrastruktur, Cece Dessy turut menyoroti pentingnya penguatan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pelaksanaan kurikulum sesuai regulasi, hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah anak.
Ia menegaskan sekolah harus menjadi ruang aman bagi peserta didik, termasuk terbebas dari perundungan. Menurutnya, isu bullying perlu mendapat pengawasan bersama dari seluruh pihak.
“Sekolah harus menjadi tempat yang ramah anak. Jangan ada bullying. Ini isu serius yang harus kita pantau bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Erwandy, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan pendidikan terkait arah pembangunan pendidikan di Kota Pangkalpinang. Dalam kegiatan ini, sebanyak 123 kepala sekolah hadir, terdiri dari 91 SD dan 32 SMP negeri maupun swasta.
“Rakor ini adalah agenda rutin tahunan untuk menyamakan persepsi tentang arah pendidikan Kota Pangkalpinang ke depan,” ujarnya dalam sambutan.
Erwandy juga mengapresiasi kontribusi seluruh satuan pendidikan yang dinilai ikut mendorong capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang. Ia menyebut IPM Pangkalpinang menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“IPM Pangkalpinang tahun 2025 mencapai 81,64, tertinggi se-Babel dan berada di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.
Selain itu, ia memaparkan Harapan Lama Sekolah di Kota Pangkalpinang telah mencapai 13,50 tahun. Angka tersebut menunjukkan anak usia tujuh tahun berpeluang mengenyam pendidikan hingga semester empat perguruan tinggi. Sementara Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tercatat 10,90 tahun, setara kelas dua SMA, dan menjadi yang tertinggi di Babel.
“Angka-angka ini adalah hasil kontribusi nyata seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Pemerataan pendidikan adalah kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mutu semua sekolah harus sama,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Disdikbud turut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penyamaan persepsi pengelolaan pendidikan untuk mendukung visi-misi kepala daerah termasuk Smart City Pangkalpinang 2030, sinkronisasi program prioritas melalui forum rembuk kepala sekolah, hingga penguatan peran kepala sekolah sebagai change leader.
Selain itu, pembahasan juga menyinggung tata kelola keuangan serta akuntabilitas penggunaan BOS dan BOSD, mengingat audit BPK dijadwalkan berlangsung pada Februari mendatang. Disdikbud juga menegaskan komitmen peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, termasuk memastikan tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit.
