PANGKALPINANG, OkeyBung.com – DPRD Kota Pangkalpinang menyatakan dukungan penuh terhadap target zero stunting 2026 yang dicanangkan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Kesehatan. Komitmen tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kualitas kesehatan ibu dan anak di daerah perkotaan.
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, menegaskan percepatan penanganan stunting harus dilakukan secara terarah, masif, dan langsung menyentuh masyarakat.
Ia menilai kunci utama keberhasilan terletak pada sosialisasi yang luas, kemudahan akses layanan kesehatan, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat.
“Target zero stunting harus dibarengi kerja nyata di lapangan, bukan sekadar program di atas kertas,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah konkret, termasuk optimalisasi peran puskesmas dan posyandu dalam pencegahan sejak dini.
Salah satu upaya yang didorong Dinas Kesehatan adalah penerapan program sebagai panduan pencegahan stunting. Program ini meliputi aktif konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan rutin kehamilan bagi ibu hamil, pemenuhan protein hewani, kehadiran rutin ke posyandu setiap bulan, serta pemberian ASI eksklusif selama enam bulan.
Abang Hertza menilai pendekatan preventif melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan menjadi strategi paling efektif untuk menekan angka stunting.
Dari sisi wilayah, Pangkalpinang dinilai memiliki keunggulan karena akses antarkawasan relatif mudah dan fasilitas kesehatan cukup memadai. Kondisi ini, kata dia, harus dimaksimalkan untuk meningkatkan jangkauan layanan kesehatan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat.
“Tanpa kolaborasi yang kuat, target zero stunting sulit dicapai secara berkelanjutan,” tegasnya.
DPRD Kota Pangkalpinang berharap seluruh program penanganan stunting yang telah dirancang dapat berjalan konsisten dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup ibu dan anak di daerah tersebut. (*)
