banner 970x250banner 970x250
DaerahPangkalpinang

Tawaran Kerja hingga Magang ke Luar Negeri Jadi Modus TPPO, Pemkot Pangkalpinang Ingatkan Warga

×

Tawaran Kerja hingga Magang ke Luar Negeri Jadi Modus TPPO, Pemkot Pangkalpinang Ingatkan Warga

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Sebanyak 14 kelurahan di Kota Pangkalpinang menjadi sasaran awal kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dengan Kantor Imigrasi untuk memperkuat pengawasan keimigrasian dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Program tersebut dibahas dalam kegiatan yang berlangsung di Ebessan Coffee & Eatery, Jumat (20/11/2026). Melalui kerja sama ini, pemerintah kelurahan diharapkan ikut berperan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait persoalan keimigrasian dan bahaya TPPO.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, yang hadir mewakili Wali Kota Pangkalpinang, mengatakan 14 kelurahan tersebut dipilih sebagai tahap awal. Beberapa kelurahan menjadi prioritas karena sebelumnya terindikasi memiliki warga yang menjadi korban TPPO.

Menurut Donal, kerja sama tersebut berpeluang diperluas ke kelurahan lainnya. Apalagi, jumlah petugas Imigrasi yang masih terbatas membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan hingga ke lingkungan masyarakat.

“Kita mengharapkan lurah-lurah bisa berkoordinasi dan mengajak kerja sama para petugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keimigrasian,” kata Donal.

Dia menuturkan, pemerintah kelurahan memiliki peran strategis dalam membantu tugas Imigrasi. Lurah dapat membangun koordinasi dengan perangkat kewilayahan, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk menyampaikan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat.

Donal menjelaskan, urusan keimigrasian bukan hanya menyangkut pelayanan pembuatan paspor. Namun, juga berkaitan dengan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), terutama menyangkut izin tinggal dan aktivitas mereka selama berada di wilayah Pangkalpinang.

Melalui koordinasi tersebut, masyarakat dan pemerintah kelurahan diharapkan dapat menyampaikan laporan apabila menemukan keberadaan orang asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian.

Di sisi lain, pencegahan TPPO juga menjadi perhatian dalam kerja sama ini. Sebab, berbagai modus perekrutan korban masih ditemukan dengan memanfaatkan tawaran pekerjaan, pendidikan, kuliah hingga program magang di luar negeri.

Donal mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar. Pasalnya, tidak sedikit tawaran yang ternyata berbeda dengan kenyataan setelah calon korban tiba di negara tujuan.

“Modusnya banyak, ada yang menawarkan pekerjaan, pendidikan, kuliah maupun magang. Namun, ketika sampai di sana, ternyata mereka tidak menjalankan kegiatan sebagaimana yang dijanjikan,” ungkapnya.

Berdasarkan data sementara yang disampaikan Donal, sebanyak 55 warga tercatat menjadi korban TPPO. Namun, data tersebut belum sepenuhnya menggambarkan jumlah korban, terutama untuk periode 2025 hingga 2026 yang masih dalam proses pendataan.

Dia menduga, belum lengkapnya data tersebut karena sebagian korban dipulangkan langsung ke Indonesia melalui Jakarta. Selain itu, ada korban maupun keluarga yang tidak menyampaikan laporan kepada pihak terkait setelah mengalami kejadian tersebut.

Untuk mengantisipasi bertambahnya korban, Pemkot Pangkalpinang mengimbau masyarakat lebih teliti sebelum menerima tawaran bekerja maupun mengikuti program pendidikan dan magang ke luar negeri.

Calon pekerja maupun peserta program diminta memastikan legalitas lembaga perekrut, kejelasan perusahaan atau penyelenggara, serta jaminan perlindungan dan asuransi selama berada di luar negeri.

Donal menegaskan, masyarakat tidak seharusnya hanya mempertimbangkan besarnya penghasilan atau keuntungan yang dijanjikan tanpa mencari tahu terlebih dahulu pihak yang menawarkan kesempatan tersebut.

“Jangan hanya tergiur dengan tawaran yang menggiurkan. Pastikan lembaga yang menawarkan pekerjaan itu jelas atau tidak, termasuk bagaimana perlindungan dan asuransi kerjanya. Jangan sampai setelah menjadi korban baru melapor,” tegasnya.

Dia berharap, keterlibatan pemerintah kelurahan dalam kerja sama dengan Imigrasi dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, pengawasan keimigrasian semakin optimal dan potensi TPPO dapat dicegah sejak dini. **

 

banner 970x250banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *