PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna menentukan kriteria paket kegiatan strategis Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (4/3/2026).
FGD dipimpin langsung Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, serta diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pembahasan difokuskan pada penentuan kriteria kegiatan strategis sekaligus evaluasi progres realisasi fisik dan keuangan.
Dessy mengatakan, paket kegiatan strategis menjadi bagian penting dalam perencanaan APBD yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Menurutnya, anggaran tidak hanya dipandang sebagai angka dalam dokumen, tetapi menjadi alat perencanaan sekaligus pengendali pembangunan.
“Anggaran bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan perencanaan dan pengendalian yang kita lakukan. Ini juga berkaitan dengan akuntabilitas serta manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penetapan kegiatan strategis mengacu pada Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 103 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, kegiatan strategis mendapat dua bentuk pendampingan, yakni pengawalan pembangunan serta pendampingan hukum.
Selain itu, usulan kegiatan juga harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti selaras dengan RPJMD dan RKPD, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang 2020–2030.
Pada tahun anggaran 2026, terdapat enam OPD yang mengajukan paket kegiatan untuk masuk dalam kategori strategis. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu sekitar Rp3,4 miliar, Dinas PUPR sebesar Rp12,9 miliar, serta Dinas Kesehatan dengan tujuh paket kegiatan senilai Rp10,9 miliar.
Beberapa program yang diusulkan di antaranya pembangunan SMP Negeri 11 serta pembangunan embung oleh Dinas PUPR. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dessy berharap melalui forum ini terbangun sinergi antar-OPD sehingga pelaksanaan pembangunan bisa lebih optimal dan penyerapan anggaran berjalan maksimal.
“Dengan sinergi yang kuat, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (*)
