PANGKALPINANG, OkeyBung.com — Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, meminta masyarakat memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas Sensus Ekonomi 2026 yang mulai melakukan pendataan di lapangan.
Menurut Saparudin, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sensus yang akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi daerah.
“Sensus Ekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk mengetahui gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar,” kata Saparudin usai mengukuhkan petugas Sensus Ekonomi 2026 Kota Pangkalpinang, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan, data yang dikumpulkan petugas nantinya harus diperoleh secara profesional, objektif, dan berintegritas. Sebab, hasil sensus akan menjadi rujukan dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan data yang valid sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan data yang akurat, berbagai program pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.
Selain mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang membantu melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Saparudin menilai validasi DTKS penting dilakukan guna memastikan penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat yang berhak menerima. Ia juga berharap tersedia pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori desil satu hingga desil sepuluh.
Pada kesempatan itu, Saparudin turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Pemkot Pangkalpinang. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membatasi perjalanan dinas dan memaksimalkan rapat maupun koordinasi secara daring.
“Jika tidak bersifat mendesak, perjalanan dinas tidak kami izinkan. Saat ini banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara online sehingga lebih efisien,” ujarnya.
Dari berbagai langkah efisiensi tersebut, Pemkot Pangkalpinang berhasil menghemat anggaran sekitar Rp13 miliar dari sejumlah pos belanja daerah.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap tersedianya data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
