banner 970x250
DaerahDPRD

DPRD Babel Soroti Harga TBS, Didit Minta Ada Tim Pengawasan dan Posko Aduan

×

DPRD Babel Soroti Harga TBS, Didit Minta Ada Tim Pengawasan dan Posko Aduan

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, OkeyBung.com — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menekankan pentingnya pengawasan ketat pasca penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar pelaksanaannya di lapangan berjalan sesuai aturan.

Menurut Didit, langkah awal yang perlu segera dilakukan adalah pembentukan tim pengawasan lintas sektor guna mengawal penerapan harga tersebut.

Ia menyebut, tim pengawasan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga DPRD, agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

“Kita ingin memastikan perjalanan harga ini sesuai ketentuan, jangan sampai ada permainan yang merugikan,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong adanya posko pengaduan untuk menampung keluhan petani terkait harga maupun praktik yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, keberadaan posko tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi riil yang dihadapi petani.

Tak hanya itu, Didit meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan asosiasi.

Ia menegaskan, koordinasi harus dilakukan secara cepat agar kebijakan harga yang telah ditetapkan dapat berjalan seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak.

“Semua pihak harus dilibatkan, baik perusahaan, asosiasi, maupun petani, supaya informasinya berimbang,” katanya.

Didit juga mengingatkan bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dalam perekonomian daerah, dengan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Karena itu, stabilitas harga TBS dinilai sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Bangka Belitung.

“Jika harga di tingkat petani tidak terkendali, dampaknya bisa meluas, mulai dari menurunnya daya beli hingga lesunya aktivitas pasar,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil tetap harus memperhatikan keberlangsungan usaha perusahaan agar tercipta keseimbangan.

Ia juga menyoroti kondisi petani nonmitra yang dinilai lebih rentan terhadap fluktuasi harga, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

“Petani yang tidak bermitra ini yang perlu kita pikirkan bersama,” pungkasnya.

 

banner 970x250
banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *