PANGKALPINANG, OkeyBung.com — Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin atau yang akrab disapa Prof. Udin menegaskan pentingnya membangun budaya antikorupsi melalui sinergi antara aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat guna menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Penegasan tersebut disampaikan Prof. Udin saat menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi bertema Sinergi ASN dan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih dan Berintegritas Bebas dari Korupsi yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (25/5/2026).
Dalam paparannya, Prof. Udin menekankan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dapat merusak berbagai aspek kehidupan, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari budaya kerja yang dibangun di lingkungan pemerintahan.
“Ini kita bekerja dengan budaya kerja yang jujur, budaya kerja yang disiplin, transparan dan berintegritas,” ujar Prof. Udin.
Ia menilai tema sosialisasi yang diangkat memiliki makna mendalam dan sangat relevan dengan upaya bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Pangkalpinang.
Prof. Udin menegaskan, pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak dapat diwujudkan apabila hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.
Menurut dia, dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan kepedulian seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan budaya antikorupsi dalam setiap aspek pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan peran ASN yang harus menjadi teladan dalam memberikan pelayanan profesional, jujur dan transparan kepada masyarakat.
“Aparatur sipil negara harus menjadi contoh dalam memberikan pelayanan yang profesional, pelayanan yang jujur, pelayanan yang transparan dan ASN dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab serta berintegritas,” katanya.
Prof. Udin mengingatkan agar ASN menghindari berbagai praktik yang berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Menghindari praktek-praktek seperti gratifikasi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, memeras maupun tindakan lain yang dapat merusak kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dukungan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pelaku usaha, mitra kerja hingga masyarakat luas, dinilai menjadi bagian penting dalam pengawasan pelayanan publik.
Menurut Prof. Udin, korupsi tidak hanya muncul karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan.
“Tapi juga karena adanya kesempatan, maka tugas kita bersama adalah menutup setiap celah dan kesempatan yang dapat memicu terjadinya korupsi melalui pengawasan, kepatuhan terhadap aturan serta penguatan integritas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Prof. Udin juga menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari implementasi program edukasi antikorupsi yang dikenal dengan SEJUK atau Siaran Edukasi Jangan Suka Korupsi.
Program tersebut, kata dia, dihadirkan sebagai gerakan edukatif untuk menumbuhkan budaya jujur dan antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun di tengah masyarakat.
Ia berharap kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta komitmen bersama dalam menanamkan nilai integritas dan transparansi, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan sosial masyarakat.
“Mari bersama-sama kita jadikan integritas sebagai budaya, bukan sekadar slogan,” ajaknya.
Dengan sinergi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, mitra kerja dan masyarakat, Prof. Udin optimistis Kota Pangkalpinang dapat menjadi daerah yang bersih dari praktik korupsi dan menjunjung tinggi integritas. (Tama)
