PANGKALPINANG, OkeyBung.com — Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mematangkan persiapan menghadapi Evaluasi Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 melalui Rapat Koordinasi dan Penilaian Mandiri yang digelar di Smart Room Centre (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (21/7/2026).
Rapat tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang menekankan pentingnya transformasi digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Juhaini, transformasi digital tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah. Yang lebih penting, layanan publik harus saling terhubung, mudah diakses, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus mampu beradaptasi dengan paradigma baru pemerintah digital yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar layanan publik semakin efektif, efisien, dan terintegrasi,” katanya.
Ia menjelaskan, mulai 2026 evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) resmi berganti menjadi Evaluasi Pemerintah Digital (Pemdi). Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Juhaini mengatakan, perubahan sistem evaluasi itu juga mengubah fokus penilaian pemerintah. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada kesiapan infrastruktur dan kelengkapan administrasi, kini yang menjadi perhatian adalah kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
Ia menyebut indikator keberhasilan tidak lagi sebatas jumlah aplikasi atau dokumen yang dimiliki pemerintah, melainkan sejauh mana layanan telah terintegrasi, proses bisnis menjadi lebih sederhana, pertukaran data berjalan optimal, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Dalam rapat tersebut, peserta juga mendapat pemaparan mengenai perubahan instrumen penilaian. Jumlah indikator yang sebelumnya mencapai 47 pada SPBE kini disederhanakan menjadi 20 indikator pada Evaluasi Pemerintah Digital.
Ketujuh aspek yang menjadi fokus penilaian meliputi tata kelola dan manajemen, penyelenggara, data, keamanan digital, teknologi digital, keterpaduan layanan, serta kepuasan pengguna. Dari seluruh aspek tersebut, kepuasan masyarakat menjadi komponen dengan bobot penilaian paling besar, yakni 25 persen.
Juhaini menegaskan, keberhasilan implementasi Pemerintah Digital tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Sekretariat Daerah, Bappeda, Inspektorat, BKPSDMD, Bagian Organisasi, Bagian Hukum hingga OPD penyelenggara layanan, harus terlibat aktif.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar masyarakat dapat menikmati layanan yang terintegrasi tanpa harus mengakses banyak aplikasi berbeda.
Sebagai langkah awal menghadapi Evaluasi Pemdi 2026, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan sejumlah program prioritas. Di antaranya pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Digital, penyusunan arsitektur dan roadmap pemerintah digital, inventarisasi aplikasi daerah, penguatan Satu Data Indonesia, integrasi portal layanan, peningkatan keamanan siber melalui CSIRT, hingga penyusunan survei kepuasan pengguna layanan digital.
Sementara itu, Diskominfo akan memperkuat perannya sebagai koordinator transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi, integrasi aplikasi, pengelolaan pusat data, penguatan jaringan pemerintah, peningkatan keamanan siber, serta koordinasi lintas OPD.
Menutup arahannya, Juhaini mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan transformasi digital sebagai gerakan bersama demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. **
