PANGKALPINANG, OkeyBung.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Babel, Rabu (29/7/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Edy Iskandar dan dihadiri Gubernur Babel Hidayat Arsani, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan.
Ranperda disetujui setelah seluruh tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhir. Meski menyetujui, masing-masing fraksi turut memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Hidayat Arsani mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas ranperda secara konstruktif. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Seluruh rekomendasi DPRD dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan akan kami tindak lanjuti sebagai komitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan,” kata Hidayat.
Selain menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, rapat paripurna juga menetapkan Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Babel Tahun 2026-2045 serta menerima penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesempatan itu, Hidayat memaparkan arah kebijakan anggaran 2027 yang diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029, dan RKPD 2027 dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan pariwisata berkualitas.
Ia mengatakan, Pemprov Babel akan memprioritaskan sejumlah program strategis pada 2027, di antaranya pembangunan RSUD dengan layanan unggulan jantung dan stroke, optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak, retribusi dan dana transfer pusat, serta mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hidayat juga mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. **
