PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, berencana membawa persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) ke Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat untuk mendorong evaluasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan kepala desa dan lurah terkait pendataan warga yang dinilai belum sepenuhnya akurat sehingga berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Didit mengatakan, ketidakakuratan data tersebut turut berdampak pada aparatur desa dan kelurahan. Mereka kerap menerima protes masyarakat, meskipun tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan data penerima bansos.
“Kita ingin menyampaikan langsung keluh kesah kades dan lurah ke BPS Pusat agar sistem pendataan ini segera diperbaiki,” kata Didit usai Rapat Koordinasi Pengusulan Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Kearifan Lokal di Gedung DPRD Babel, Senin (12/10/2026).
Menurut Didit, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pendataan adalah melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses verifikasi serta pemutakhiran data.
Ia mengusulkan agar musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan menjadi bagian dari tahapan tersebut. Sebab, aparatur setempat dinilai lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
Selain pelibatan pemerintah desa dan kelurahan, Didit menilai penentuan indikator kemiskinan juga perlu mempertimbangkan kearifan lokal.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga penetapan kriteria kemiskinan tidak cukup hanya mengacu pada ukuran administratif secara nasional.
Melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPS Pusat, DPRD Babel berharap proses pemutakhiran DTSEN dapat berjalan lebih transparan dan akurat. Dengan demikian, bantuan sosial diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. (*)
