PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Sebanyak tujuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pangkalpinang disidak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, Kamis (29/10/2026).
Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM subsidi, berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Pemeriksaan tersebut merupakan respons atas keluhan masyarakat mengenai kelangkaan BBM subsidi, antrean panjang, serta dugaan penyimpangan dalam penyalurannya.
Tujuh SPBU yang menjadi sasaran sidak yakni SPBU Selindung Baru, SPBU Pangkal Balam, SPBU Kampung Opas, SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Keramat Jalan Mentok, SPBU Aspol Jalan Selan, dan SPBU Kelurahan Kampung Dul.
Dalam kegiatan tersebut, Hidayat melibatkan aparat gabungan, mulai dari kepolisian, Satpol PP, Dinas Pertambangan hingga instansi terkait.
Pemeriksaan mencakup ketersediaan stok, proses penyaluran BBM, alat ukur atau bejana tera, hingga pelayanan kepada konsumen.
Hidayat menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan tanpa mengenal waktu untuk mencegah praktik curang yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.
“Kita akan melaksanakan sidak yang tak mengenal waktu ini ke semua SPBU, jadi seluruh aparat kita libatkan, kita mulai dari SPBU depan Samsat. Kita buktikan bersama mulai dari cek fisik hingga cek tangki yang mencurigakan akan kita amankan,” ujar Hidayat.
Ia mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar menyalurkan BBM sesuai aturan dan tidak memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi.
“Saya tegaskan, tidak ada oknum nakal. BBM harus disalurkan sesuai aturan dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Hidayat juga meminta pengelola SPBU tidak takut melaporkan dugaan penyimpangan kepada kepolisian, termasuk apabila melibatkan oknum aparat maupun pihak usaha lainnya.
“Untuk pengelola SPBU, jangan takut melaporkan ke pihak kepolisian jika ditemukan oknum nakal baik itu dari pihak polisi maupun tentara atau pihak usaha lainnya. Jika terindikasi bermain curang, saya tidak segan-segan untuk memberhentikan hak izin operasi SPBU kalian,” ungkap Hidayat.
Menurutnya, distribusi BBM harus diawasi secara serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan transportasi, aktivitas masyarakat, serta pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, ia meminta seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi agar penyaluran BBM berlangsung tertib dan adil.
Hidayat juga menginstruksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari wali kota, bupati, Kapolda, Kapolres, hingga unsur TNI, untuk terlibat langsung dalam pengawasan distribusi BBM.
Sementara itu, Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda serta pemilik, manajer, dan staf SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan gubernur sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM.
“Kita akan tindak tegas apabila ada temuan-temuan di sini, saya akan meminta pihak Pertamina untuk mencabut hak izin operasi. Kita juga butuh dukungan dari masyarakat untuk tidak takut untuk melapor ke kami,” tegas Indra.
Pemprov Babel memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan di Pangkalpinang. Hidayat menyebut sidak serupa akan dilanjutkan ke sejumlah kabupaten, termasuk Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan awal di Pangkalpinang, stok BBM masih dalam kondisi aman. Meski demikian, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat maupun negara.
“Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. Distribusi BBM harus tertib, sesuai aturan, dan tepat sasaran. Kita juga akan melakukan sidak ke Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah. Untuk saat ini kita awali pengawasan di Pangkalpinang, dan sudah berjalan lancar. Stok BBM masih aman. Saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh SPBU di Babel ini tidak ada lagi indikasi-indikasi yang merugikan negara,” tutup Hidayat. **
