PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Persoalan barcode BBM subsidi yang dikeluhkan sopir truk tronton dan trailer akhirnya mendapat titik terang. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan masalah tersebut segera diselesaikan.
Kepastian itu disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai memfasilitasi audiensi bersama perwakilan sopir truk di Kantor DPRD Babel, Senin (27/4/2026).
Keluhan muncul akibat banyaknya barcode BBM subsidi yang tidak aktif, sehingga menghambat pengisian Bio Solar di sejumlah SPBU. Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi logistik, mengingat kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut sembako, pupuk, hingga kebutuhan masyarakat lainnya.
Didit menegaskan persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena berpotensi memicu kenaikan harga barang. Pasalnya, jika sopir beralih ke BBM non-subsidi, biaya operasional akan meningkat.
“Hasil rapat tadi, kita sepakat barcode akan diaktifkan kembali dalam waktu 1×24 jam, selama kewajiban pajak kendaraan sudah dipenuhi,” ujar Didit.
Selain itu, DPRD Babel bersama Pertamina, Dinas Perhubungan, dan Dinas ESDM juga menyepakati penyesuaian kuota BBM subsidi untuk angkutan logistik.
Kuota awal sebesar 60 liter dinilai belum mencukupi, terutama untuk rute jarak jauh seperti Bangka Selatan, Mentok hingga Belinyu. Sebagai solusi, kuota ditingkatkan menjadi sekitar 100 liter, dengan syarat sopir wajib menunjukkan surat jalan resmi saat pengisian.
Menurut Didit, kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran distribusi barang di Bangka Belitung agar tidak mengganggu stabilitas harga di pasaran. Di sisi lain, pengawasan distribusi BBM subsidi akan diperketat agar tepat sasaran.
Sementara itu, perwakilan pengusaha logistik, Eko Supriadi, mengapresiasi langkah cepat DPRD Babel dalam merespons persoalan tersebut.
Ia menyebut jumlah kendaraan terdampak barcode mati mencapai lebih dari 100 unit, jauh lebih banyak dari laporan awal. Minimnya sosialisasi sebelum kebijakan diterapkan juga menjadi kendala di lapangan.
“Yang penting sekarang komitmen bersama dijalankan, supaya distribusi tetap lancar dan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya. (*)
