PANGKALPINANG, OkeyBung.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar tidak berlarut-larut.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel bersama jajaran Pemprov Babel di Ruang Banggar DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (24/6/2026).
Dalam rapat itu, Banggar DPRD menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunda penyelesaian rekomendasi BPK. DPRD meminta Pemprov segera mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah serta menuntaskan persoalan legalitas dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) yang masih menjadi temuan.
Rapat tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Babel bersama Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda), dan sejumlah pimpinan OPD.
Menanggapi desakan DPRD, Pj Sekda memastikan Pemprov Babel akan mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
“Atensi dari BPK harus kita selesaikan secara tuntas dan cepat. Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Maksimal 60 hari kerja seluruhnya harus diselesaikan,” tegas Pj Sekda usai rapat.
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov Babel sebelumnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, BPK masih memberikan sejumlah catatan yang wajib segera ditindaklanjuti.
Melalui sinergi antara DPRD dan Pemprov Babel, seluruh temuan BPK diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga tata kelola keuangan dan aset daerah semakin akuntabel serta prestasi opini WTP tetap dapat dipertahankan. **
