PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Balai Betason, Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026), menjadi forum evaluasi dan penguatan pelaksanaan program di lapangan.
Dalam agenda tersebut, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Cece Dessy, menyoroti sejumlah kendala krusial, mulai dari lemahnya koordinasi antar instansi, belum optimalnya komunikasi, hingga tidak tertatanya pendataan supplier yang dinilai berpengaruh terhadap efektivitas program.
Ia bahkan mengungkap adanya indikasi persoalan serius di lapangan, mulai dari kualitas makanan yang dinilai belum layak hingga potensi risiko kesehatan seperti keracunan.
“Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Kualitas makanan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai justru merugikan masyarakat,” tegasnya dalam rapat.
Selain itu, Cece juga menyoroti belum terintegrasinya data supplier yang dinilai menjadi celah dalam proses pengawasan. Menurutnya, pemerintah kota membutuhkan data yang akurat dan transparan agar distribusi serta kualitas pelaksanaan program dapat dikontrol secara ketat.
Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di lapangan. Hal ini dinilai perlu segera dibenahi sejalan dengan upaya penguatan program kebersihan yang tengah didorong secara nasional.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan agar pelaksanaan program tidak berjalan tanpa kontrol. Seluruh pihak terkait diminta lebih aktif melakukan pemantauan dan segera berkoordinasi jika ditemukan kendala.
“Kalau ada persoalan, jangan dibiarkan. Harus segera dikomunikasikan. Kita butuh kerja sama yang solid, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar formalitas, melainkan bertujuan memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus mendukung perputaran ekonomi lokal.
Dengan berbagai catatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem koordinasi, memperkuat pengawasan, serta memastikan standar pelaksanaan benar-benar diterapkan di lapangan. (*)
