banner 970x250banner 970x250
DaerahPangkalpinang

Tak Hanya Rokok, Vape Juga Bakal Dilarang di 7 Kawasan di Pangkalpinang

×

Tak Hanya Rokok, Vape Juga Bakal Dilarang di 7 Kawasan di Pangkalpinang

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang berencana menerbitkan peraturan daerah (Perda) baru tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam aturan tersebut, penggunaan rokok elektrik atau vape juga akan dilarang di kawasan yang ditetapkan sebagai area bebas rokok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Hisar Mangoloi Manalu, mengatakan penyusunan perda baru diperlukan untuk memperjelas aturan larangan penggunaan rokok, termasuk vape.

Hal itu disampaikannya usai kegiatan Advokasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di Smart Room Centre, Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Turut hadir Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Hisar menjelaskan, terdapat tujuh kawasan yang masuk dalam aturan KTR. Meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Menurutnya, aturan baru nantinya akan menyamakan ketentuan penggunaan vape dengan rokok konvensional. Dengan demikian, larangan merokok di kawasan KTR juga berlaku bagi pengguna rokok elektrik.

“Jadi kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodir supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” jelas Hisar.

Selain memperjelas larangan, Pemkot Pangkalpinang juga berencana memasukkan ketentuan sanksi administratif berupa denda bagi pihak yang melanggar.

Hisar menyebutkan, perda sebelumnya belum mengatur secara khusus sanksi bagi pelanggar KTR. Karena itu, dalam rancangan perda baru akan dimasukkan ketentuan sanksi, baik bagi individu yang merokok maupun pengelola tempat yang tidak menerapkan aturan tersebut.

“Untuk yang baru ini, kita akan membuat sanksinya berupa sanksi administrasi berupa denda, baik itu denda pada penyelenggara tempat ataupun pada yang merokoknya,” ungkapnya.

Ia berharap, setelah perda baru ditetapkan, pengawasan terhadap penerapan KTR dapat berjalan lebih maksimal. Masyarakat juga diharapkan mengetahui lokasi-lokasi yang masuk dalam kawasan larangan merokok.

“Jadi kita mengharapkan supaya apabila sudah tegak perda baru, kita ada pengawasan. Kemudian masyarakat juga bisa tahu mana-mana yang dilarang, tempat-tempat dilarang untuk merokok,” ujarnya.

Hisar menegaskan, kebijakan KTR bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok serta memberikan hak kepada warga yang tidak merokok untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Karena itu, penerapan aturan tersebut membutuhkan kesadaran seluruh masyarakat agar saling menghormati dan mematuhi ketentuan yang berlaku. (*)

 

banner 970x250banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *