banner 970x250 banner 970x250
DaerahPangkalpinang

Vape Masuk Perda KTR, Pemkot Pangkalpinang Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

×

Vape Masuk Perda KTR, Pemkot Pangkalpinang Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di tujuh kawasan yang masuk dalam aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Rencana tersebut akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) KTR. Nantinya, penggunaan vape akan disamakan dengan rokok konvensional sehingga sama-sama dilarang di kawasan yang telah ditetapkan.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan revisi regulasi diperlukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap rokok maupun uap rokok elektrik.

“Kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” ujar Dessy, Selasa (17/11/2026).

Hal tersebut disampaikan Dessy saat menghadiri kegiatan advokasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO) di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Menurut Dessy, Kota Pangkalpinang sebenarnya telah memiliki regulasi KTR. Namun, pelaksanaan dan pengawasannya dinilai belum berjalan maksimal.

“Jadi, kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” katanya.

Adapun tujuh kawasan yang menjadi sasaran penerapan KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.

Selain larangan penggunaan rokok dan vape, Pemkot Pangkalpinang juga berencana memperketat pengendalian iklan rokok di ruang publik.

Dessy mengaku masih menemukan iklan rokok di sejumlah tempat umum. Kondisi tersebut diharapkan dapat ditangani melalui penguatan regulasi agar promosi produk rokok tidak lagi bebas ditemukan di lingkungan masyarakat.

“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan, karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” ujarnya.

Dalam revisi Perda KTR, Pemkot Pangkalpinang juga akan memperjelas ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar. Salah satunya melalui penerapan sanksi administratif berupa denda.

Sanksi tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi individu yang merokok di kawasan terlarang, tetapi juga penyelenggara maupun pengelola tempat yang tidak menjalankan ketentuan KTR.

Dessy menegaskan, aturan tersebut bertujuan memastikan aktivitas merokok tidak mengganggu hak masyarakat lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” tegasnya.

Ia menilai perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang perlu mendapat perlindungan lebih karena rentan terdampak paparan asap rokok maupun penggunaan produk tembakau di lingkungan sekitar.

Terlebih, Pangkalpinang memiliki komitmen untuk mewujudkan kota ramah anak. Penguatan KTR dinilai menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

“Yang dirugikan dari aktivitas merokok ini kebanyakan perempuan dan anak. Kita juga punya komitmen sebagai kota ramah anak. Ini salah satu kontribusi pemerintah kota untuk memberikan perlindungan,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan dalam pemaparannya menyampaikan bahwa penguatan Perda KTR di Pangkalpinang perlu diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kemenkes juga memaparkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang memperkirakan jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang.

Paparan rokok pada kelompok usia muda turut menjadi perhatian. Dalam data yang disampaikan, proporsi perokok pada kelompok usia 15–19 tahun mencapai 56,5 persen, sedangkan kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18 persen.

Selain pengawasan dan penerapan sanksi, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan KTR di Pangkalpinang. Di antaranya kejelasan penyediaan area khusus merokok, pengaturan rokok elektrik, serta pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk tembakau.

Melalui revisi Perda KTR, Pemkot Pangkalpinang berharap aturan larangan merokok dan penggunaan vape dapat diterapkan lebih tegas. Langkah ini sekaligus menjadi upaya melindungi perempuan, anak-anak dan masyarakat luas dari paparan asap rokok serta uap rokok elektrik.

 

banner 970x250 banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *