KOBA, OkeyBung.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara daring dari Smart Meeting Room Kantor Bupati Bangka Tengah, Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda, Ketua DPRD Bangka Tengah, unsur Kejaksaan Negeri, Polres Bangka Tengah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bangka Tengah. Rakor juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi jaminan produk halal.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dengan menghadirkan berbagai narasumber dari BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, hingga TNI dan BPJPH.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pokok.
“Pada periode Ramadan dan menjelang Idulfitri, permintaan komoditas pangan biasanya meningkat, sehingga perlu langkah pengendalian yang lebih intensif agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah aktif memantau pergerakan harga di lapangan serta segera melakukan intervensi apabila terjadi kenaikan signifikan agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya menjelang Idulfitri 1447 H.
Menurutnya, Pemkab Bangka Tengah melalui dinas terkait terus melakukan pemantauan harga secara rutin di lapangan sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk pelaksanaan operasi pasar.
“Setiap hari tim di lapangan melakukan pengecekan. Data ini penting agar kebijakan seperti operasi pasar bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari TNI-Polri, Kejaksaan, instansi teknis, hingga pelaku usaha dan Bank Indonesia melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Kami terus memperkuat kolaborasi agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau dan berkualitas,” pungkasnya. (*)
