PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempertemukan masyarakat Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, dengan PT Timah berlangsung dinamis, Senin (4/5/2026).
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Fraksi PKS, Dr. Zarril, menyampaikan kritik terhadap kondisi nelayan yang dinilai semakin terdesak akibat aktivitas pertambangan di wilayah tangkap.
Ia menggunakan analogi untuk menggambarkan ketimpangan yang dirasakan masyarakat pesisir.
“Ini bagaikan tetangga kita yang menanam pohon jambu, tapi sampahnya masuk ke pekarangan kita. Sedangkan hasil buahnya, tetangga tersebut yang memetiknya,” tegas Dr. Zarril di hadapan perwakilan PT Timah.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara pihak yang memperoleh keuntungan dengan masyarakat yang terdampak langsung, khususnya nelayan yang harus menghadapi dampak lingkungan.
Dalam rapat itu, Dr. Zarril mendesak agar Surat Perintah Kerja (SPK) yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan segera dihentikan. Ia menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.
Selain itu, ia meminta agar aktivitas pertambangan di wilayah tangkap nelayan dihentikan sementara agar nelayan dapat kembali melaut tanpa gangguan.
Meski bersikap tegas, Dr. Zarril tetap mendorong adanya komunikasi antara PT Timah dan masyarakat guna mencari solusi jangka panjang.
“Kami kawal kejadian ini. Untuk sekarang, sebaiknya stop. Biarkan nelayan kembali melaut dengan tenang,” tutupnya.
