BELITUNG TIMUR, OkeyBung.com — Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika pertambangan timah yang masih menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.
Menurut Fezzi, keberadaan jalur pembelian bijih timah secara legal menjadi hal penting. Selain memberikan kepastian bagi penambang, kondisi tersebut dinilai dapat menjaga roda perekonomian masyarakat sekaligus mencegah munculnya perdagangan ilegal hingga penyelundupan timah.
Fezzi mengatakan, ketergantungan masyarakat Belitung Timur terhadap sektor pertambangan timah masih cukup tinggi. Sementara itu, PT TIMAH menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menyerap hasil tambang masyarakat melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
“Timah merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Belitung Timur. Sementara pembeli timah yang ada saat ini hanya PT TIMAH. Oleh karena itu, ketergantungan masyarakat dengan PT TIMAH cukup besar,” kata Fezzi.
Ia menuturkan, persoalan pembelian bijih timah sebelumnya sempat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika proses pembelian mengalami kendala berkaitan dengan RKAB, kondisi tersebut turut memicu keresahan di tengah masyarakat.
Fezzi berharap pembahasan pemerintah mengenai mekanisme pembelian bijih timah masyarakat dapat segera menghasilkan kepastian hukum. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan lebih stabil.
“Setelah ada rapat di Menko Hukum dan HAM, Pak Yusril, itu bisa menjadi dasar untuk PT TIMAH membeli timah masyarakat. Mudah-mudahan ini mulai relatif stabil,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Fezzi mengajak masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Ia meminta penyampaian aspirasi maupun persoalan yang muncul dilakukan dengan mengedepankan karakter masyarakat Belitung Timur yang dikenal santun dan ramah.
“Mari kita sama-sama jaga kondusivitas. Kita jaga kepribadian orang Belitung yang terkenal santun dan ramah. Mari kita tonjolkan dan kembali kepada kepribadian serta budaya kita,” tuturnya.
Menurut Fezzi, kondisi perekonomian masyarakat memiliki kaitan erat dengan stabilitas sosial. Oleh sebab itu, pemerintah bersama PT TIMAH dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
“Seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun PT TIMAH, sama-sama menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Kalau kondisi ekonomi masyarakat lancar, kejadian-kejadian seperti itu mungkin tidak akan terulang lagi,” katanya.
Ingatkan Penambang Patuhi Aturan
Selain persoalan tata niaga, Fezzi juga mengingatkan masyarakat penambang agar memperhatikan ketentuan dalam menjalankan aktivitas pertambangan.
Ia menegaskan, kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di kawasan yang dilarang, seperti hutan lindung, hutan produktif, aliran sungai maupun wilayah lain yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.
“Harus ada kesadaran dari masyarakat. Kalau untuk hutan lindung, hutan produktif, aliran sungai jangan ditambang. Mari kita sama-sama jaga,” tegasnya.
Fezzi mempersilakan masyarakat melakukan kegiatan pertambangan di lokasi yang memang diperbolehkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau mau menambang, silakan menambang di tempat yang sudah ditentukan. PT TIMAH juga membeli timah tidak was-was kalau memang kita sama-sama saling menjaga,” ujarnya.
Ia menilai kepatuhan terhadap aturan akan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun perusahaan. Dengan begitu, aktivitas pertambangan dan pembelian bijih timah dapat berlangsung secara tertib serta masuk dalam tata niaga resmi.
Cegah Pasar Gelap dan Penyelundupan
Fezzi juga menyoroti pentingnya kepastian pembelian bijih timah melalui jalur legal. Menurutnya, keberadaan pembeli resmi sangat berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat penambang.
Jika aktivitas penambangan terus berlangsung tanpa diimbangi ketersediaan pembeli legal, kata Fezzi, kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan baru.
“Kalau masyarakat terus menambang, tetapi pembelinya tidak ada, ini bisa menjadi keributan karena ekonomi masyarakat tidak berputar. Kedua, ini bisa berbahaya. Supply-nya banyak, demand-nya nol, akhirnya bisa muncul pasar gelap. Kalau ini terjadi, bisa muncul penyelundupan-penyelundupan. Ini yang harus kita jaga,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai kepastian pembelian bijih timah oleh PT TIMAH menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memastikan hasil pertambangan masuk dalam jalur perdagangan yang legal.
Fezzi turut mendorong pemerintah segera menyusun regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi mekanisme pembelian bijih timah masyarakat oleh PT TIMAH secara berkelanjutan.
“Regulasi ke depan harus cepat dibuat sehingga bisa menjadi dasar PT TIMAH untuk membeli timah masyarakat secara kontinu,” katanya.
Dorong Data Eksplorasi untuk Penentuan RKAB
Selain regulasi pembelian, Fezzi meminta penyusunan RKAB ke depan didukung data yang lebih akurat. Data hasil eksplorasi dan pengeboran dinilai penting agar penentuan alokasi RKAB dapat menyesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di lapangan.
“Data bor dan lainnya juga harus optimal. Jangan sampai karena data kurang, kemudian kuota RKAB yang diberikan juga tidak banyak,” ujarnya.
Ia berharap tata kelola pertambangan timah ke depan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah.
Pengelolaan sumber daya alam, menurut Fezzi, harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (*)
