PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar, meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti 23 tuntutan Aliansi BEM Babel yang disampaikan dalam aksi demonstrasi pada 25 September 2026 lalu.
Ia mendorong agar penyelesaian berbagai persoalan tersebut dilakukan melalui komunikasi langsung antara mahasiswa dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Hal itu disampaikan Eddy seusai audiensi membahas tindak lanjut tuntutan mahasiswa di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (8/10/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Ferry Afriyanto, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel.
Eddy menjelaskan, 23 tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencakup sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya konflik agraria, layanan BPJS, penyakit menular hingga pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Banyak sekali, persoalan agraria, kemudian BPJS, kemudian persoalan penyakit menular, persoalan air bersih, dan sebagainya. Banyak, ada 23 itu,” kata Eddy.
Ia menyebutkan, Gubernur Babel telah menginstruksikan para kepala perangkat daerah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut berdasarkan bidang dan kewenangan masing-masing.
“Gubernur telah memerintahkan Kepala Dinas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Bangka Belitung,” ujarnya.
Selain mendorong penyelesaian tuntutan, Eddy meminta para kepala perangkat daerah memberikan ruang komunikasi yang terbuka kepada mahasiswa.
Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar mahasiswa dapat memantau perkembangan penanganan tuntutan sekaligus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Jangan takut memberikan nomor HP-nya kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa berkomunikasi terus bagaimana dan apa yang bisa dikolaborasikan untuk menyelesaikan,” katanya.
Eddy berharap, komunikasi antara mahasiswa dan perangkat daerah tidak hanya berlangsung saat audiensi, tetapi terus berlanjut hingga proses penanganan berbagai persoalan yang disampaikan dapat dipantau bersama.
Dengan demikian, 23 tuntutan Aliansi BEM Babel diharapkan mendapat tindak lanjut yang jelas sesuai tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. (*)
