PULAU BESAR, OkeyBung.com – Kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, di Desa Fajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan.
Beragam persoalan mendasar mencuat dalam pertemuan tersebut, mulai dari sektor pertanian, infrastruktur, pendidikan, hingga kebutuhan sosial masyarakat.
Keluhan awal datang dari sektor pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi warga. Setiap tahun, lahan persawahan mereka kerap terdampak banjir tanpa penanganan yang dinilai tuntas.
“Masalah lahan pertanian (sawah-red), tiap tahun kebanjiran, Bu. Kami mohon dibantu untuk disampaikan ke Balai Wilayah Sungai. Normalisasi kemarin tidak efektif,” ujar Mahfud, yang juga merupakan Ketua BPD Desa Fajar Indah.
Selain persoalan pertanian, kondisi infrastruktur jalan turut menjadi sorotan warga. Sejumlah titik jalan diusulkan untuk segera diperbaiki, termasuk akses menuju Serai Talas yang saat ini mengalami kerusakan.
Warga juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik persimpangan dan kawasan rawan. Kondisi jalan yang gelap dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari.
Di sektor pendidikan, warga mengungkapkan sejumlah fasilitas di SMP Negeri 1 Pulau Besar sudah tidak lagi memadai. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi pagar sekolah.
“Yang paling penting itu pagar. Anak-anak bisa keluar masuk dengan bebas, ini soal keamanan,” ujar Rasinta.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah fasilitas lain seperti ruang kantor dan laboratorium komputer turut membutuhkan perbaikan.
Sementara itu, kondisi pendidikan anak usia dini juga dikeluhkan. Salah satu guru Taman Kanak-kanak (TK) menyebut kondisi bangunan sekolah sudah mengalami kerusakan cukup parah.
“Plafon jebol, kadang burung masuk saat anak-anak belajar. Kami sangat berharap ada bantuan,” tuturnya.
Tak hanya infrastruktur dan pendidikan, warga juga menyampaikan berbagai kebutuhan sosial lainnya. Mulai dari insentif guru TPA, bantuan rumah layak huni, hingga ketersediaan mobil jenazah yang hingga kini belum dimiliki desa.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rina Tarol mengakui masih terdapat kesenjangan antara perencanaan program dan pelaksanaan di lapangan.
“Sebagian anggaran sebenarnya sudah ada, termasuk bantuan keuangan ke kabupaten. Tapi pelaksanaannya belum maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh efisiensi anggaran serta berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Rina juga menegaskan bahwa tidak semua usulan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, terutama pembangunan sekolah dasar dan menengah yang berada di bawah pemerintah kabupaten.
Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat tetap akan diperjuangkan melalui jalur komunikasi lintas tingkatan pemerintahan.
“Kami akan dorong melalui komunikasi dengan DPRD kabupaten khususnya dari Fraksi Golkar agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Terkait persoalan pertanian, Rina mengingatkan pentingnya menjaga lahan sawah sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
“Lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan. Ini penting untuk masa depan,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Rina juga meminta masyarakat aktif mengajukan proposal untuk kebutuhan yang dinilai mendesak agar dapat segera ditindaklanjuti.
Pada kesempatan yang sama, warga turut memanfaatkan momentum reses untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara kolektif, yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (**)
