PANGKALPINANG, OkeyBung.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya kembali mendesak pemerintah pusat memberikan kepastian terkait pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil timah.
Didit menyoroti DBH Babel untuk tahun 2025 yang hingga kini disebut belum memiliki kejelasan. Sementara untuk DBH tahun 2026, kepastian pembayarannya juga masih dipertanyakan.
Hal tersebut disampaikan Didit usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Babel dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Ruang Paripurna DPRD Babel, Jumat (14/8/2026).
Menurut Didit, pemerintah pusat perlu memperhatikan hak daerah penghasil timah, terlebih keuntungan dari sektor pertambangan timah disebut mengalami peningkatan.
Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan apabila keuntungan sektor timah meningkat, namun DBH yang menjadi hak daerah penghasil justru belum mendapatkan kepastian.
“Yang kedua, bahwa ada kenaikan daripada keuntungan Timah. Tapi tolong dong, DBH kita juga dibayar. Karena DBH 2025 sampai sekarang juga belum ada kejelasan, apalagi 2026,” kata Didit.
Didit menegaskan Babel memiliki kepentingan besar terhadap sektor timah. Sebagai salah satu daerah penghasil timah, menurutnya, masyarakat Babel semestinya mendapatkan hak yang sesuai dari hasil sumber daya alam tersebut.
“Artinya tidak sinkron dong. Satu sisi kita sangat meng-backup kebijakan pemerintah pusat, satu sisi hak-hak kita sebagai masyarakat Bangka Belitung yang memiliki timah yang terbesar di Indonesia bahkan dunia, kok DBH-nya sampai sekarang belum tuntas?” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan kepastian terkait DBH Babel.
Didit bahkan meminta Menteri Keuangan menjadikan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai dorongan untuk segera merealisasikan pembayaran DBH bagi Babel.
“Nah saya minta tolong, di momentum 17 Agustus ini mudah-mudahan Menteri Keuangan mewujudkan agar DBH Provinsi Bangka Belitung segera dibayar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didit mengungkapkan DPRD Babel telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan persoalan DBH tersebut.
“Ya kita sudah ketemu dengan Pak Wakil Menteri Keuangan, ya. Nah kita sudah komunikasi juga dengan teman-teman DPR RI,” katanya.
Ia berharap komunikasi yang telah dilakukan tersebut dapat segera membuahkan hasil, sehingga hak keuangan Babel dari sektor timah tidak kembali tertunda. (**)
