PANGKALPINANG, OkeyBung.com — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menerima audiensi sejumlah habib, asatadz, serta tokoh umat di ruang kerjanya, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh umat menyampaikan pernyataan sikap terkait kebijakan internasional yang dinilai berkaitan dengan konflik di Palestina, khususnya mengenai Board of Peace (BoP).
Dalam audiensi tersebut, para tokoh umat menyampaikan penolakan terhadap BoP yang dinilai bukan sebagai solusi damai yang adil. Mereka menilai forum tersebut justru berpotensi menjadi instrumen intervensi asing serta bentuk penjajahan gaya baru yang dapat mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza.
Menurut mereka, perdamaian tanpa keadilan dan tanpa pengakhiran penjajahan hanya akan menjadi ilusi yang menyesatkan.
Para tokoh umat juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta amanat konstitusi untuk menghapus segala bentuk penjajahan di dunia.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP dipandang berpotensi bertentangan dengan sikap dan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan pembebasan Palestina.
Selain itu, mereka juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Palestina apabila berada di bawah komando Amerika Serikat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi justru melindungi kepentingan pihak penjajah.
Dalam pernyataan sikapnya, para tokoh umat juga meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan langkah tegas terhadap Amerika Serikat dan entitas zionis Yahudi, termasuk dalam hubungan politik maupun perdagangan yang dinilai tidak seimbang dan berpotensi merugikan Indonesia.
Mereka juga mengajak organisasi masyarakat Islam dan elemen masyarakat lainnya, khususnya pihak-pihak yang sebelumnya mendukung keanggotaan Indonesia dalam BoP, untuk menarik dukungan tersebut serta menyampaikan sikap baru yang mendesak pemerintah keluar dari BoP dan tidak mengirimkan TNI di bawah komando Amerika Serikat.
Selain itu, para tokoh umat juga mengingatkan para pemimpin negara-negara Islam agar tidak berpihak kepada pihak yang dinilai sebagai penjajah, serta menyerukan pentingnya persatuan umat dalam kepemimpinan Islam.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan bahwa pernyataan sikap yang disampaikan para tokoh umat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Insyaallah hari Senin nanti pernyataan sikap ini akan kami antar langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat. Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan daerah,” ujar Didit.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menerima dan mempertimbangkan masukan yang disampaikan masyarakat tersebut.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat menerima masukan ini. Kita hanya berusaha dan berdoa,” katanya.
Didit juga menambahkan bahwa aspirasi masyarakat terkait isu tersebut cukup sering disampaikan kepada DPRD Babel.
“Hampir setiap minggu masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kami,” tutupnya.
